Konsultasi Panwaslu Kota Malang, Mujais serahkan pakta integritas

LENSAINDONESIA.COM: Calon Walikota (Cawali) Malang dari jalur independent, Mujais melakukan konsultasi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang terkait pelanggaran Pilwali, khususnya money politic.

Untuk membahas meteri itu, Cawali dengan nomor urut 4 ini datang sendiri didampingi tim suksesnya Habib dan Hisa Al Ayubi, Sabtu (20/04/2013).

Mereka datang di kantor Panwaslu dan diterima langsung Ketua Panwaslu Kota Malang Azhari Husein dan Fajar Kurniawan.

Saat konsultasi, Mujais yang melaporkan kekayaannya sekitar Rp 1,4 miliar ini langsung menyodorkan pakta integritas.

Materi pakta integritas yang ia dibikin sendiri dengan penuh kesadaran itu dikonsultasikan agar ditandatangani bersama sehingga tidak terperosok pada masalah money politics atau melanggar aturan Pilwali.

“Saya membuat pakta integritas ini karena soal money politic belum didefinisikan secara jelas. Bahkan, sanksi dari pelanggarannya pun juga tak jelas. Makanya, saya datang ke Panwaslu ini untuk berkonsultasi sekaligus menyerahkan pakta integritasi terkait dengan masalah money politics itu,” kata Mujais.

Dijelaskan Cawali yang selalu tampil low profile ini, dirinya tak ingin terjebak dengan masalah janji-janji dan melakukan pemberian sesuatu agar dipilih menjadi walikota Malang untuk periode 2013-2018.

Alasannya, memberikan janji-janji atau sesuatu itu masuk kategori money politic.

Sedangkan dirinya dalam proses Pilwali ini hanya akan menawarkan program yang termasuk dalam visi dan misinya. Program itu diformulasikan dalam bentuk Kartu Serasi. “Kartu itu berisi soal program yang akan saya lakukan jika terpilih jadi wali kota. Kartu itu sudah kami sebar pada 100 ribu kepala keluarga (KK),” jelasnya.

Jika program tersebut dinilai melanggar aturan Pilkada, Mujais mengaku siap untuk menyetop pendistribusian Kartu Serasi tersebut. “Sebab, saya tidak ingin apa yang saya lakukan ini melanggar aturan Pilwali. Namun, jika tidak melanggar, maka akan saya lanjutkan. Itu mengingat masih belum masuk masa kampanye,” jelasnya.

Makanya, dia berkonsultasi ke Panwaslu dan memberikan surat pernyataan yang berisi pakta integritas. Dia pun meminta agar Panwaslu mempelajari pakta integritas yang disodorkan itu.

Mujais berjanji akan meng-akte-notaris-kan program yang masuk di antara poin-poin dalam pakta ientegritas itu.
Harapan dia, setelah satu pekan dari penyerahan pakta integritas itu sudah ada jawaban resmi dari Panwaslu.

Jawaban itu, kata dia, bisa koreksi atau penambahan serta saran bahwa pakta integritas yang diserahkan tersebut bisa dilakukan.

“Jika telah ada jawaban, ya nanti kita minta Panwaslu, KPU Kota Malang atau stake holder Pilkada ikut menandatangani,” jelasnya.

Setelah itu, kata dia, akan di-akte-notaris-kan. “Kalau sudah di-akte-notaris-kan, akan kami bendel menjadi satu dan kami perbanyak. Setiap institusi atau stake holder Pilwali akan kami beri satu-satu agar bisa ditegakkan. Kalau saya melanggar pakta ingeritas itu, secara otomatis bisa didiskualifikasi. Ini saya lakukan karena ingin semua pihak bisa melaksanakan Pilwali ini secara jujur, fair dan adil,” pungkasnya.@aji dewa roisky