Marak praktik dumping, Dinas Koperasi dan KADI lindungi pengusaha

LENSAINDONESIA.COM: Dinas Koperasi Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggandeng Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk melindungi sejumlah pengusaha dari maraknya praktik dumping.

Kepala Dinas Koperasi Gresik Muhammad Najikh menjelaskan, dumping adalah penetapan harga ekspor suatu barang lebih rendah daripada harga jual barang itu di dalam negeri atau nilai normal.

“Guna melindungi industri dan pelaku usaha dalam negeri, maka pengusaha harus cermat mempelajari masalah dumping, dan bila terjadi dumping supaya segera dilaporkan dengan menyertakan data-data yang diperlukan,” katanya, Kamis (18/04/2013).

Ia mengatakan, dengan menggandeng KADI akan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha di Gresik jika pemerintah telah memberikan solusi anti dumping sekaligus mekanismenya.

“Dalam kerja sama ini, KADI memberikan bimbingan teknis sehari pengenalan antidumping kepada pelaku UKM di Gresik, sehingga apabila terjadi praktik dumping terhadap produknya, bisa melaporkan sesuai mekanisme,” katanya.

Ia menjelaskan, kerja sama ini juga bertujuan agar produk UKM asal Kabupaten Gresik bisa bersaing di perdagangan bebas dunia secara aman.

Dikatakannya, meningkatnya produk impor yang dijual dengan harga tidak wajar di dalam negeri akan mengancam keberlangsungan dunia usaha, sehingga pengenalan antidumping sangat diperlukan agar produk lokal terlindungi dan bisa bersaing.

Wakil Ketua KADI Joko Wiyono yang hadir dalam kerja sama itu menyebutkan ada 25 produk impor yang masuk Indonesia diberi sanksi terkait dumping, setelah adanya laporan dari dari dunia usaha dalam negeri.

“Sanksi yang diberikan kepada produk itu bervariatif, tergantung jenis produknya, yakni ada yang mencapai 68 persen dari harga produk,” katanya.

Ia menyebutkan, jenis produk yang diberi sanksi meliputi obat-obatan, beberapa produk logam, tepung terigu, karbit serta produk hultikultura yakni pisang Cavendish.@masduki/ant