Hadiyandra: Pemkot Surabaya tak ada hak campuri urusan Persebaya

LENSAINDONESIA.COM: Seketaris Jendral (Sekjen) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Hadiyandra mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya tidak punya hak mencampuri permasalahan dualisme Persebaya Surabaya.

Untuk diketahui, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini telah mengirimkan surat bernomor 426/2375/436.6.17 kepada PSSI dan dan Kemenpora untuk melarang Persebaya Divisi Utama berlaga di Surabaya.

Selain itu, dalam surat yang ditulis setelah walikota menerima sekitar 1.500 suporter Persebaya Surabaya 1927 di kantornya, Senin (15/4/13) itu juga meminta, kepada PSSI mengakui Persebaya IPL untuk berkompetisi di Liga Indonesia pada musim 2014.

“Pemerintah (Pemkot Surabaya) tak punya hak mencampuri urusan Persebaya. Saya yakin ibu walikota hanya menyampaikan aspirasi bonek. Tapi, sepertinya banyak yang salah paham dengan surat itu,” ujar Hadiyandra, Selasa (16/4/13).

Seperti diketahui, permasalahan di Persebaya 1927 meruncing setelah keputusan unifikasi liga di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Borobudur, Jakarta pada 17 Maret 2013, lalu.

Dalam KLB itu, konsep unifikasi liga yang disampaikan oleh CEO PT Liga Indonesia (PT LI) Djoko Driyono serta disetujui oleh peserta kongres yaitu, kompetisi musim depan diikuti 18 klub ISL dan empat klub IPL.

Selain itu, Wakil Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti juga mengungkapkan, bahwa Persebaya yang asli adalah Persebaya yang bermain di kompetisi Divisi Utama PT Liga Indonesia.

Untuk itu, Hadiyandra kemudian menyarankan untuk melakukan merger antara Persebaya 1927 dan Persebaya Divisi Utama. Namun merger yang dilakukan bukan melakukan merger badan perusahaan ataupun membatalkan hasil kongres.

“Solusi untuk permasalhan ini (Dualisme Persebaya) adalah ditingkat pemain, bukan melakukan merger badan perusahaan ataupun membatalkan hasil kongres. Keputusan itu sudah melalui kongres tidak mungkin bisa diubah lagi,” tandasnya.@anggi