Dukung boikot, Fraksi Golkar bantah ada kompensasi

LENSAINDONESIA.COM: Aksi boikot oleh beberapa fraksi yang ada di dalam internal DPRD Kota Surabaya terkait status Whisnu Wardhana sebagai Ketua Dewan banyak dianggap oleh beberapa kalangan merugikan masyarakat. Bahkan, tak sedikit yang menggangap aksi yang berpotensi melumpuhkan lembaga legislatif tersebut sebagai politik transaksional semata.

Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar) yang diketahui mendukung aksi boikot yang digagas oleh Fraksi Partai Demokrat. Ketua Fraksi Golkar Adies Kadir bahkan mengatakan tidak ada transaksi dan kompensasi apa-apa terkait aksi boikot kunker dan kegiatan lainya.

Baca juga: PKB Surabaya bantah dukung aksi boikot anggota DPRD dan Pimpin Hanura, WW harus mundur dari Ketua DPRD Surabaya

“Dalam hal ini Fraksi Golkar melihat Wishnu Wardhana kurang legowo turun dari jabatan sebagai Ketua DPRD Surabaya. Tidak ada transaksi apapun terkait dukungan aksi boikot tersebut,” ungkap Adies Kadir, Minggu (07/04/2013).

Menurutnya, aksi dukungan boikot terhadap segala bentuk kegiatan yang ditandatangani WW didasarkan fakta politisi yang baru saja dipecat dari Partai Demokrat tersebut sudah pindah ke Partai Hanura yang notabene bukan fraksi DPRD Surabaya.

“Kalau mau jujur, ibaratnya, WW saat ini tinggal menunggu SK pemecatan dari Gubernur Jatim saja,” katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap polemik yang terjadi di dalam internal DPRD Kota Surabaya segera berakhir karena berdampak pada kepentingan masyarakat lebih luas.

“Fraksi Partai Demoktar harus terus mengawal proses PAW (Pergantian Antar Waktu). Polemik ini harus segera diselesaikan semi kepentingan masyarakat. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi ini,” katanya.@iwan_christiono