Betapa mahalnya harga demokrasi liberal via Pilkada

LENSAINDONESIA.COM: Hari ini, Kamis (31/3/2013), Palopo membara. Ini kesekian kali sebuah daerah terbakar karena sengketa Pilkada.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyoroti ini secara serius, termasuk dengan mengevaluasi demokrasi liberal via Pilkada sebagai cara menentukan pemimpin daerah.

“Evaluasi sudah sering disuarakan. Menjadi perdebatan, apakah pemimpin daerah dipilih secara langsung atau kembali dipilih oleh DPRD. Pilkada memang layak dievalusi. Apalagi, saat ini RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU,” kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar saat dihubungi LICOM, malam ini.

PKB pun berkomitmen akan mengevaluasi Pilkada. Pasalnya, sudah banyak contoh betapa mahalnya harga demokrasi langsung. Apalagi, evaluasi Pilkada sudah menjadi perdebatan umum.

Yang juga harus disoroti adalah pematangan proses demokrasi dan pendewasaan demokrasi. KPUD harus netral dan tidak berpihak. Di sisi lain, peserta pilkada dan simpatisan harus legowo dengan semua keputusan KPUD.

“Kadang-kadang KPUD-nya yang bikin masalah, sudah berpihak pada calon tertentu. Kalau KPUD-nya sudah berpihak pada calon tertentu maka akan terjadi kerusuhan. Apalagi kalau peserta pilkada mudah digosok,” sambungnya.

Marwan pun meminta Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus pro aktif dan tegas menindak KPUD yang dianggap bermasalah.

“Kerusuhan (akibat Pilkada) bisa terjadi karena kecurangan massif dan terstuktur. Dan ini membuat rakyat marah dan kecewa,” demikian Marwan. @ari