Rangkap jabatan di partai? Presiden SBY bukan yang pertama, Bung!

LENSAINDONESIA.COM: Merangkap jabatan di partai bukanlah halangan bagi seorang kepala negara untuk melaksanakan tanggungjawab konstitusionalnya. Jabatan mendua bukan saja terjadi pada Soesilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Presiden Megawati, Wapres Hamzah Haz dan Jusuf Kalla juga merangkap sebagai ketua partai.

“saya tidak melihat itu sebagai suatu batu halangan. Ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh SBY, tidak menjadi halangan konstitusional,” ujar pakar hukum tata negara UI, Margarito Kamis, saat dikonfirmasi, Sabtu (30/03/13).

Baginya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana SBY bisa membuktikan rangkap jabatan tersebut tidak menjadi masalah.

“kesungguhan dia utk membuktikan kepada kita adalah rangkap jabatan itu sungguh-sungguh tidak menjadi masalah bagi dirinya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sanur, Bali.

Ia menggantikan posisi Anas Urbaningrum yang menyatakan berhenti dari jabatannya menyusul penetapan status tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak pengamat menilai, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum membawa angin segar bagi Partai Demokrat. Bukan tak mungkin partai ini akan kembali tampil memenangkan Pemilu 2014 mendatang.

Beberapa waktu terakhir, partai pemenang Pemilu 2009 ini diterpa sejumlah skandal mega korupsi. Sejumlah kader dan elit partai harus berurusan dengan KPK.

Terakhir, Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan Ketua Umum Anas Urbaningrum bahkan harus mundur dari jabatannya karena dugaan peran mereka dalam kasus Hambalang.@priokustiadi