KPU Siap Jawab Kasus Bawaslu di DKPP

LENSAINDONESIA.COM: Prahara multitafsir dari sengketa pemilu 2014 terkait UU no 8/2012 dan 15/2011 membuat KPU mempersiapkan diri menghadapi serangan balik di luar institusi ini. Pasalnya, PKPI yang lolos dipersidangan sengketa pemilu di tingkat Bawaslu hingga kini masih belum mendapatkan kepastian hukum sebagai peserta pemilu 2014.

“Terkait gugatan Bawaslu Itukan sudah dilaporkan, jadi kami butuh menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan, kemudian menjelaskan apa yang perlu nati dipertanyakan,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific saat setelah mendapatkan penghargaan kategori Democracy Award oleh Media RMOL, Rabu (20/03/2013).

Menurut Husni, apabila dikemudian hari ada penyelidikan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kode etik, KPU siap memberikan keterangan, dan data data atau bukti jika dibutuhkan. Hal Ini merupakan merupakan wujud dari check and balance kelembagaan. Dirinya memandang hal itu sebagai sebuah konsekuensi dari desain Undang Undang Nomor 8/2012 dan 15/2011 terkait penyelenggaraan pemilu.

“Dan apabila dibutuhkan bukti, akan kami serahkan. Itu sudah konsekuensi dari desain UU no 8/2012 dan 15/2011,” tuturnya.

Husni juga menilai, KPU menunggu hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam menentukan nasib PKPI untuk mengabulkan atau tidaknya parpol ini sebagai peserta pemilu 2014.

“Kan sekarang PKPI sudah mengajukannya ke PTTUN dan kita tunggulah hasil prosesnya itu. Apakah nasibnya nanti akan sama dengan PBB, apabila putusannya sama tentu nasibnya akan sama,” tegasnya.

Dikatakan juga, banding sengketa pemilu, baik di tingkat Bawaslu atau PTTUN merupakan pilihan partai politik, dan KPU menghormati jalur yang dipilihnya. Jika PKPI lolos di PTTUN, Husni menegaskan tidak akan melakukan banding kasasi. @yuanto