MUI: Kedepankan Hati Nurani Jangan Dilihat Besaran Uang Jika Memilih Pemimpin

Image may be NSFW.
Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Maraknya suap yang dilakukan kalangan politisi mendapat respon serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Kali ini MUI ‘memelototi’ pesta politik Pilgub Jateng. Dengan tegas, MUI mengharamkan masyarakat menerima uang suap dari pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang sama-sama mengininginkan kemenagan.

Ditegaskan Ketua MUI Jateng Ahmad Darodji saat melantik Pengurus MUI Kota Solo di Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Sabtu (16/03/2013). Apapun bentuknya suap adalah haram dan dilarang oleh agama islam.

“Jika menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu adalah jalan yang salah dan dilarang agama. Dan haram hukumnya bagi yang memberi ataupun menerima suap,” tegasnya.

Untuk itu, untuk mengantisipasi adanya peredaran suap, Darodji meminta dengan tegas agar umat islam di Jawa Tengah berani menolak sodoran uang sogokan untuk mengarahkan pilihan warga pada satu pasangan Cagub-Cawagub.

“Sebab, menurut dia, tindakan korupsi yang dilakukan pejabat berawal dari uang suap. Kalau saat pemilihan sudah mengeluarkan dana yang besar, tentu saat menjabat nanti kemungkinan akan mencari gantinya,” tandasnya.

Darodji menambahkan, tidak bisa dipungkiri praktik serangan fajar dengan memberi uang suap kepada pemilih masih terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Terlebih saat ini sistem pemilihan yang diberlakukan dengan pemilihan secara langsung memperbesar peluang terjadinya money politic. “Jangan tergiur dengan sodoran uang yang nilainya hanya puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Suara masyarakat dalam pemilihan lebih penting karena akan menentukan nasib masyarakat lima tahun mendatang,” urainya.

Darodji meminta, untuk memilih pemimpin yang bisa membawa masyarakat lebih sejahtera, lebih baik mengedepankan hati nurani untuk menentukan pilihan dibandingkan dengan besaran uang suap yang diberikan para kandidat. Masih adanya praktik politik uang, menurut dia, menandakan kegagalan pemberlakuan sistem pemilihan pimpinan daerah secara langsung.

“Buktinya 17 Gubernur dari 33 Provinsi di Indonesia dan ratusan bupati dan wali kota bermasalah,” tandasnya.@LI-07

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.