Pemkot Surabaya Dianggap Tak Serius Tangani PSK

Image may be NSFW.
Clik here to view.

LENSAINDONESIA.COM: Komitmen Pemerintah Kota (pemkot) dalam pengentasan Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Bangunsari, dipermasalahkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain nominal pesangon yang masih jauh dari layak, LSM juga menyoroti sikap lepas tangan yang ditunjukkan pemerintah kota terhadap nasib para wanita eks PSK.

“Setidaknya pemkot berupaya lebih manusiawi lagi dalam memperlakukan para PSK,” tegas peneliti Pusat Study Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Surabaya (Unesa), Dian Yuswantari, Rabu (6/3).

Baca juga: Pengacara Soekamto Minta Penundaan Eksekusi Putusan MA dan Walikota Surabaya Belum Juga Tentukan Pengganti Soekamto Cs

Menurut Dian Yuswantari, tuntutan para LSM sebenarnya tidak terlalu sulit. Dimana mereka hanya menginginkan pemerintah kota membuat program yang holistik dan integratif dalam upayanya memindahkan para PSK itu. “Bagaimanapun juga para pekerja seks komersial adalah manusia yang harus dihormati. “Misalnya soal pesangon, sampai saat ini pesangon untuk PSK di Surabaya masih belum tepat sasaran,” ungkap Dian.

Dian mencontohkan pada saat penutupan lokalisasi Bangunsari, banyak PSK yang diberi pesangon tidak sesuai dengan janji yang pernah diutarakan pemkot. Semula setiap PSK dijanjikan akan diberi pesangon sebesar Rp 5 juta bagi yang bersedia berhenti. Namun faktanya ada yang sama sekali tidak menerima. “Saya pastikan upaya pemulangan PSK sangat tidak efektif,” tandas perempuan berjilbab ini.

Koordinator Kelompok Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (Kompas), Mufidah, saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya, menambahkan pemerintah kota kerap bertindak tidak manusiawi terhadap para PSK. Terbukti dalam upaya pemulangan yang dilakukan, tidak jarang terdapat PSK yang justru diturunkan di tengah perjalanan. “Harusnya kan dipulangkan sampai rumah, tapi faktanya ada yang diturunkan begitu saja,” ungkap Mufidah

Sedangkan program yang diberikan PSK berupa pelatihan selama ini tidak jelas arahannya. “Yang dilatih ya orang-orang itu saja, padahal masih banyak PSK lainnya yang butuh pelatihan,” katanya.

Mendapati hal itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, tidak bisa berbuat banyak karena pada saat rapat dengar pendapat tidak dihadiri kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Supomo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Surabaya. “Kami tidak bisa memutuskan itu saat ini, karena pemegang kebijakan tidak hadir di sini. Kami berharap LSM dilibatkan dalam hal ini,” ujarnya

Kendati demikian, Baktiono menyatakan akan kembali mengadakan hearing guna membicarakan solusi masalah yang terjadi dalam proses pemulangan PSK bangunsari. Oleh karena itu, dalam dengar pendapat nberikutnya pihaknya juga akan mengundang pihak terkait seperti Satpol PP pada hari Jumat (8/3/2013).@iwan_christiono

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Image may be NSFW.
Clik here to view.