Anggaran Dinas Perhubungan Jawa Barat tahun 2013 mengalami kenaikan signifikan. Tahun depan, Dishub akan memperoleh anggaran sebesar Rp 255 miliar. Naik Rp 130 miliar atau lebih dari 100 persen dari anggaran tahun ini, yaitu Rp 125 miliar.
Kenaikan cukup besar ini terkait sejumlah proyek besar yang akan mulai dikerjakan tahun depan. Diantaranya, pembebasan lahan Bandara Kertajati, Majalengka, yang mencapai Rp 175 miliar, pembebasan lahan Kereta Api Tanjungrasa Rp 13,3 miliar dan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan Rp 19 miliar. Selain itu juga terdapat pos anggaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan) yang meliputi Waduk Saguling, Jatiluhur, Pelabuhan Muara Gembong dan Majingklak sebesar Rp 5,7 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufikkurohman menjelaskan, dengan alokasi itu pihaknya akan membebaskan lahan bandara Kertajati pada sisi runway. Pemerintah pusat sendiri sudah mengalokasikan dana Rp 130 miliar untuk sisi air side, sepanjang 4000 meter dengan lebar 60 meter.
“Sementara untuk jalan tol Cisumdawu yang telah ground breaking, baru trasse dari Rancakalong ke Sumedang, kemudian berikutnya sampai Dawuan hingga Kertajati, sepanjang 68 km terhitung mulai dari Cileunyi. Untuk Cikapalimas sudah bebas tinggal developnya, itu yang akan kita lakukan secara terintegrasi untuk pembangunan bandara,” jelasnya usai menerima Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 2013 di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (28/12/12).
Setelah bandara , lanjut Dedi, kemudian shortcut untuk pembangunan jalan kereta api Tanjung Rasa-Cibungur. Jalur ini akan direaktifasi sebagai salah satu jalan mengantisipasi kemacetan. Rencana ini untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa transportasi yang menginginkan moda transportasi yang cepat, mudah, terjangkau aman dan nyaman.
“Tahapannya sampai saat ini kita sosialisasi dulu. Karena pemilik lahan ini PT KA. dari sisi kesiapan pranata reaktifasi kereta api ini kita sudah siapkan,” kata Dedi.
Menurutnya, saat ini Dishub sudah memegang hasil studi kelayakan program ini. Namun rencana ini perlu disosialisasikan lebih dulu karena lahannya sudah beralih jadi pemukiman. Ini tentu memerlukan pendekatan ke masyarakat. Juga perlu dipastikan betul apakah lahan itu masih milik PT KAI atau sudah diambil alih penduduk.@husein.
